Primary tabs

SELAMATKAN ASET, KEJATI BABEL SOSIALISASI JPN DI BANGKA BARAT

Muntok, 11/12/19__Bupati Bangka Barat, Plt. Sekretaris Daerah, Unsur Forkopimda, Kepala OPD Bangka Barat, PT Timah, Ketua BUMD, Camat serta Kepala Desa se-Bangka Barat, menghadiri kegiatan sosialisasi program Jaksa Peduli Piutang dan Aset Negara (JPN) di gedung graha Aparatur Pemkab Bangka Barat, rabu (11/12).

Kegiatan sosialisasi yang diinisiasi oleh Kejaksaan Tinggi Negeri (KEJATI) Provinsi Bangka Belitung di isi narasumber dari Kejati Babal yaitu Asisten Pendataan dan Tata Usaha (ASDATUN) Kejati Provinsi Babel dan Koordinator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Provinsi Babel.

Bupati Bangka Barat Markus mengatakan pengelolaan aset dapat dijalankan dengan baik, sehingga mampu meminimalisir multi tafsir atas pengelolaan barang daerah, hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan pengguna barang dapat  di pertegas, agar memiliki peran strategis bagi pemda dalam meningkatkan pelayanan publik.

“Aset yang didata dan dikelola dengan baik berpotensi sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah serta dapat meningkatkan PAD dalam jumlah signifikan. Tapi jika tidak dikelola semestinya, keberadaan aset dapat juga menjadi beban biaya dikarenakan sebagian aset membutuhkan biaya pemeliharaan”. sambung Markus saat menyampaikan sambutannya.

Markus juga menyampaikan apresiasinya kepada Kejati Babel dan Kejari Bangka Barat yang telah peduli dengan permasalahan aset di Bangka Barat, dan saya berharap Pemda Bangka Barat, Kejati Babel, Kejari Bangka Barat serta stakeholder terkait dapat terus bersinergi dan inovasi terkait pengelolaan aset agar dapat memberi nilai tambah dalam rangka peningkatan kesehjahteraan masyarakat.

Sementara itu Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Babel Dodhi Putra Alfian mewakili Kajati Babel Aditiawarman mengatakan, sosialisasi ini bertujuan mendata ulang aset-aset yang masih menjadi perdebatan mengenai kepemilikannya selama ini.

“Kehadiran dan sosialisasi JPN di tiap kabupaten tujuannya hanya untuk tata ulang aset yang ada di kabupaten tersebut, sehingga tidak ada tumpang tindih ini penting untuk tingkatkan PAD. Kami juga akan melakukan penagihan PBB mana yang belum dibayar bisa didata lagi per Kecamatan sekian misalnya.” ujarnya.

Sedangkan  Kajari Bangka Barat Helena Oktavianne mengatakan Kejari Bangka Barat bersama Pemerintah Daerah  akan membentuk Tim Penyelamat aset daerah dan tiap-tiap  OPD akan melaporkan setiap aset yang bermasalah.

”Kita akan kasih deadline ke OPD-OPD untuk tunjukan data soal aset-aset itu. Kita akan selesaikan semacam pemutihan, silakan inventaris data soal aset-aset bermasalah. Saya jamin ini tidak akan berdampak ke hal-hal lain. Kalau ada masalah, silakan minta pendapat hukum ke kita, kita siap bantu selamatkan aset Babar kembali ke tangan yang benar.” terang Helena.

Sumber: 
Humas Setda
Penulis: 
roe
Bidang Informasi: 
Humas