Primary tabs

SAMPAIKAN KUPA DAN PPAS, BUPATI HARAP AGAR PERUBAHAN ANGGARAN INI DAPAT SEGERA DIBAHAS

Muntok, 2/8/19__Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat kembali menggelar rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2019, jumat (2/8) di Gedung Mahligai Betason 2 DPRD Kabupaten Bangka Barat.

Bupati Bangka Barat Markus hadir dalam rapat paripurna tersebut dan secara langsung KUPA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2019 yang didengarkan oleh Ketua DPRD, Wakil 1 dan 2 DPRD, Unsur Forkopimda, para staf ahli bupati dan para asisten setda, kepala OPD, BUMN dan BUMD serta tamu undangan lainnya.

Dalam penyampaian KUPA dan PPAS tersebut Markus menyampaikan bahwa rancangan KUPA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2019 merupakan koreksi dan revisi terhadap perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi pada KUA dan PPAS yang telah ditetapkan sebelumnya dengan berpedoman pada peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 55 tahun 2019, Tentang perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.” ungkapnya

“Dengan melihat prioritas dan plafon Anggaran sementara ini diharapkan Pengalokasian anggaran dalam upaya peningkatan pencapaian  pembangunan Tahun anggaran 2019 di korelasi dalam pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi dan Nasional dalam pencapaian indikator makro yang ditargetkan oleh Kabupaten Bangka Barat.” Tambah Markus.

Diharapkan dengan hasil evaluasi serta susunan perencanaannya di tahun 2019 dapat lebih terarah dan terkendali sehingga sasaran pembangunan Daerah yang telah ditetapkan. Semoga perubahan APBD Kabupaten Bangka Barat tahun 2019 ini dapat segera dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPRD untuk penyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada agar menjadi lebih baik demi kemajuan Negeri Sejiran Setason serta dapat disetujui oleh pihak DPRD sesuai Jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan. Harap Markus.

Sumber: 
Humas
Penulis: 
roe
Bidang Informasi: 
Humas