Primary tabs

RAPAT PARIPURNA MARKUS SAMPAIKAN LKPJ 2019 DAN RAPERDA

Muntok, 20/4/20__Bupati Bangka Barat Markus menghadiri dan mengikuti rapat paripurna di gedung Mahligai DPRD Kabupaten Bangka Barat, dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2019 dan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2020, senin (20/4).

            Dalam laporan LKPJ 2019, Markus mengatakan bahwa realisasi serapan anggaran APBD Kabupaten Bangka Barat tahun 2019 untuk belanja langsung adalah sebesar 88,94% sekitar Rp. 471.102.365.29,49 dari total belanja langsung Rp. 529.668.448.861,84 sedangkan untuk Belanja tidak langsung yang dialokasikan untuk tahun 2019 sebesar Rp. 447.638.300.530,61 realisasinya Rp.424.144.218.409,00 atau sebesar 94,75%.

            “Dari target pendapatan daerah sebesar 895.086.616.033,00 terealisasi sebesar Rp.914.271.309.354,99 atau sebesar 102,14%. Selain itu, struktur Pendapatan Daerah pada tahun 2019 masih didominasi dari dana perimbangan kontribusi dana perimbangan Daerah sebesar 76,87% yang semula ditargetkan sebesar Rp.689.993.176.239,00 teralisasi Rp. 702.774.160.567,00 atau sebesar 101,85%, sedangkan untuk kontribusi pendapatan asli daerah sebesar 74,41% akan dialihkan ke sektor pajak.” Sambungnya.

            Markus pun mengungkapkan untuk sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memberikan kontribusi yang besar dalam hal pendapatan, sehingga perlu dukungan dari pimpinan dan Dewan Perwakilaran Rakyat Daerah, Stakeholder dan seluruh elemen masyarakat.

            Sedangkan untuk RAPERDA Markus menyampaikan enam Raperda diantaranya adalah Raperda tentang Badan Pemusyawaratan Desa, Raperda tentang Perumda Air Minum Sejiran Setason, Raperda tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Raperda tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan Raperda tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

            “Salah satu Raperda yang kami ajukan adalah Raperda tentang SPBE dimana pengajuan ini dirasa penting untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat.” Ujar Markus.

Sumber: 
setda
Penulis: 
h_roe
Fotografer: 
Seprizal3
Bidang Informasi: 
Humas