Primary tabs

HADIR RAKORGUB, BUPATI BANGKA BARAT SAMPAIKAN INSENTIF USTAD DAN USTADZAH YANG TERTUNDA

Toboali, 23/1/20__Bupati Bangka Barat Markus, menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) bersama Bupati dan Walikota se Provinsi Bangka Belitung di Gedung Serba Guna Junjung Besaoh, Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kamis (23/1).

Dalam Rakorgub yang di pimpin langsung oleh Gubernur Bangka Belitung, Dr. H. Erzaldi Rosman Djohan ini mengangkat tema "Pemberdayaan Sumber Daya dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Berbasis Ekonomi".

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bangka Barat, Markus, S.H, menyampaikan beberapa hal kepada Gubernur Bangka Belitung, diantaranya tentang insentif ustadz dan ustadzah dari provinsi yang tertunda pembayarannya selama enam bulan, bantuan insentif untuk guru PTT dan juga pernyataan bahwa Kabupaten Bangka Barat siap untuk melaksanakan Porprov pada tahun 2022.

Markus juga meminta penambahan kouta BPJS kesehatan untuk masyarakat Bangka Barat. Kami di Pemkab Bangka Barat komitmen mewujudkan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Pada tahun 2020, target UHC itu hampir terwujud sebab tidak banyak lagi karena kami punya program JKBT yang sebagiannya BPJS, sebagiannya lagi Pemda dimana masyarakat kurang mampu yang tidak punya BPJS kita bantu.

Rakorgub tersebut menghasilkan 39 poin Kesepakatan Bersama dan secara simbolis ditandatangani bersama antara gubernur dan bupati/wali kota yang hadir. Poin-poin kesepakatan tersebut merupakan hasil pengembangan dari sembilan isu yang dibahas dalam Rakortek (Rapat Koordinasi Teknis) antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Pemkab/ Pemkot.

9 Pokok permasalahan pembangunan yang menjadi pembahasan antara lain sebagai berikut:

1. Penambahan jaringan telekomunikasi sampai ke desa-desa;

2. Pengembangan dan pengerukan alur muara sungai dan penerangan jalanan umum;

3. Percepatan penetapan kawasan TPA regional;

4. Aksesibilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Penguatan Tata Kelola Database KUKM;

5. Optimalisasi lahan sawah tidur dan penyempurnaan saluran irigasi;

6. Peningkatan penyelenggaraan event-event pariwisata skala nasional maupun internasional;

7. Reformasi Kelayanan Kesehatan (Universal Health Coverage) dan pencapaian SPM di bidang kesehatan;

8. Perumusan kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) guna mewujudkan keadilan gender dan komitmen jaminan pemenuhan hak dan perlindungan anak;

9. Penguatan peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi di desa. 

Sumber: 
setda
Penulis: 
h_roe
Bidang Informasi: 
Humas